CULASATU.COM – Organisasi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Kabupaten Pandeglang berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hal itu dikarenakan adanya kasus anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Fraksi PKS berinisial RR, yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi serta kekerasan terhadap seorang perempuan yang merupakan mantan kekasihnya.
Kasus ini mencuat setelah korban mengungkapkan bahwa namanya digunakan tanpa izin untuk mengajukan pinjaman online, sementara di sisi lain, ia juga mengalami kekerasan fisik selama menjalin hubungan dengan RR.
Korlap I Semmi Pandeglang, M. Walid mengatakan, pihaknya akan mengawal sampai ke tingkat DPP PKS, agar oknum tersebut dipecat dari anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dan Partai PKS.
“Sanksi dari Partai Politik Mendesak Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Pandeglang untuk mencabut keanggotaan RR dari partai dan tidak memberikan perlindungan politik atas tindakan kriminal yang dilakukan,” katanya kepada media, Jum’at 4 April 2025.
Pihaknya juga meminta agar proses hukum yang berjalan dilakukan secara transparan, karena hal tersebut sangat merugikan korban baik secara fisik maupun secara psikis.
“Proses hukum yang tegas dan transparan meminta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan korban dan menjerat RR sesuai dengan hukum yang berlaku, baik terkait penyalahgunaan data pribadi untuk pinjaman online maupun kekerasan terhadap perempuan,”
Walid menegaskan, bahwa pihaknya tidak segan-segan melakukan aksi unjuk rasa di DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), agar kasus tersebut tetap berlanjut dan ditindaklanjuti.
“Apabila tuntutan kami tidak terpenuhi, maka kami akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPP untuk menuntut DPP Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) untuk bersikap tegas dalam menindaklanjuti kasus kadernya,” ujarnya.
“Kami tidak akan berhenti mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Tindakan seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan kriminal,” lanjutnya.***
