CULASATU.COM — Menyikapi berkembangnya berbagai informasi dan isu di tengah masyarakat terkait dugaan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Penanggung Jawab Aksi KSPI dan Partai Buruh, Nu’man Fauzi, mengimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak panik, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki kepastian resmi dari pemerintah.
Menurut Nu’man Fauzi, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan pernyataan resmi ataupun kebijakan yang menetapkan adanya kenaikan harga BBM.
Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak terpancing oleh isu-isu yang dapat menimbulkan keresahan sosial maupun kepanikan di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima informasi. Sampai hari ini belum ada keputusan resmi pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Jangan sampai masyarakat dibuat panik oleh isu yang belum jelas sumber dan kebenarannya,” ujar Nu’man Fauzi kepada Awak Media, Senin 25 Mei 2026.
Ia menegaskan bahwa stabilitas sosial dan ketenangan masyarakat harus dijaga bersama.
Penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi memicu keresahan, penimbunan barang, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok di lapangan.
KSPI dan Partai Buruh, lanjut Nu’man, juga berharap seluruh pihak, termasuk media sosial dan kelompok masyarakat, dapat lebih mengedepankan informasi yang akurat, objektif, dan berdasarkan sumber resmi pemerintah.
“Masyarakat hari ini membutuhkan ketenangan dan kepastian. Jangan membangun opini yang justru membuat rakyat semakin khawatir. Kita harus menjaga suasana tetap kondusif dan saling menguatkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nu’man Fauzi juga menyampaikan bahwa apabila nantinya terdapat kebijakan strategis dari pemerintah terkait energi dan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah diharapkan dapat menyampaikan secara terbuka, transparan, dan mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat kecil, buruh, nelayan, petani, serta masyarakat menengah ke bawah.
KSPI dan Partai Buruh menyatakan akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat.***
