CULASATU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, sudah mengusulkan bantuan pembangunan puluhan infrastruktur kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten maupun pemerintah pusat.
Pembangunan infrastruktur yang dimohonkan yakni jembatan gantung, jembatan orang serta jalan yang menjadi kewenangan kabupaten serta jalan desa.
Hal tersebut dilakukan akibat minimnya kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi pembangunan infrastruktur.
Permohonan tersebut terlihat dari beberapa surat dinas, baik langsung ditandatangani oleh Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani maupun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Roni.
Seperti dalam surat Bupati Pandeglang dengan nomor: 600.1.8/37757-DPUPR/2025 perihal usulan penanganan infrastruktur jembatan akibat longsor yang ditujukan kepada Gubernur Banten cq. Kepala DPUPR Banten.
Dalam surat tersebut terdapat empat jembatan yang diusulkan untuk dilakukan penanganan. Keempatnya yakni, Jembatan Putat di Desa Koranji, Kecamatan Cadasari yang menuju akses Sekolah Rakyat.
Kemudian Jembatan Desa Kutakarang, Kecamatan Cibitung, Jembatan Desa Sukaraja, Kecamatan Pulosari, dan Jembatan Lombang di Desa Mandalasari, Kecamatan Mandalawangi.
“Terkait hal tersebut diatas serta mengingat terbatasnya kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang, maka dengan ini kami berharap kiranya Bapak dapat membantu penanganan jembatan tersebut,” tulis surat yang ditandatangani Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani pada 19 Desember 2025 tersebut.
Selain itu juga Bupati Dewi Setiani bersurat ke Menteri Pekerjaan Umum pada Januari lalu untuk meminta pembangunan jembatan gantung dan jembatan orang di 13 lokasi.
Ketiga belas lokasi tersebut di antaranya di Desa Cikadongdong dan Desa Tanjungan, Kecamatan Cikeusik, dan Desa Ciherang dan Desa Cinoyong, Kecamatan Carita.
Kemudian di Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung dan di Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu.
“Kami (pemerintah daerah, red) sudah berupaya mengajukan permohonan pembangunan jembatan kepada Pemprov Banten dan juga pemerintah pusat. Hal itu dilakukan karena saat ini Kabupaten Pandeglang menghadapi situasi yang cukup sulit, yakni keterbatasan fiskal sementara di sisi lain kebutuhan untuk pembangunan maupun pelayanan publik cukup besar,” ujar Bupati Dewi Setiani, Jumat (6/2/2026).
Pihaknya berharap, usulan-usulan tersebut dapat segera terealisasi agar tidak mengganggu mobilitas masyarakat untuk beraktivitas.
Apalagi sejumlah jembatan yang diusulkan untuk dibangun itu merupakan akses utama masyarakat untuk menunjang aksesibilitas menuju sarana pendidikan, kesehatan, pertanian dan kegiatan lainnya.
Sementara, Plt. Kepala DPUPR Kabupaten Pandeglang, Roni mengatakan, sejak tahun lalu pemerintah daerah sudah mengusulkan pembangunan jalan dan jembatan kepada Pemprov Banten dan pemerintah pusat.
Pada 8 November 2025 lalu, pihaknya bersurat kepada Gubernur Banten terkait permohonan pembangunan 14 ruas jalan kabupaten dan 6 jembatan.
“Alhamdulillah hasil rekon hasil pengajuan tahun lalu, tahun ini kita mendapat pembangunan sembilan ruas jalan melalui Program Bang Andra. Total jalan Bang Andra ini sepanjang 31,3 kilometer yang berlokasi di Kecamatan Cibitung, Cimanuk, Cikeusik, Panimbang, Saketi, Carita, dan Kecamatan Pandeglang,” ungkap Roni.
Pihaknya juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu percepatan pembangunan dan pemulihan infrastruktur pasca bencana di Kabupaten Pandeglang.
Tidak hanya dari Pemprov Banten dan juga pemerintah pusat, dukungan juga dilakukan oleh TNI yang ikut membantu pemulihan infrastruktur di lokasi-lokasi bencana.
“Kita sangat bersyukur atas bantuan ini, apalagi dalam kondisi cuaca yang seperti ini banyak hal yang tidak terduga. Seperti jembatan di Desa Sinarjaya yang tidak masuk usulan pembangunan karena memang kondisinya masih bagus, tetapi tiba-tiba terjadi force major. Namun Alhamdulillah berkat koordinasi lintas instansi yang cepat, sementara jembatan di Desa Sinarjaya dipasang Jembatan Bailey sambil menunggu pembangunan jembatan permanen,” tutupnya.***
